UMP 2025 Naik 6,5%: Peluang, Tantangan, dan Dampaknya pada Kelas Menengah Indonesia

Kenaikan Upah Minimum 2025: Keputusan dan Pro Kontra

Businessindustry – Keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5% menuai berbagai reaksi. Langkah ini mendapat apresiasi dari kaum pekerja, tetapi juga memunculkan pertanyaan dari kalangan pengusaha. Dalam artikel ini, kita akan mengupas dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan ekonomi nasional, serta kontroversi yang menyertainya.

Kenapa 6,5%? Analisis Angka dan Alasan di Baliknya

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, angka 6,5% adalah hasil negosiasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Meskipun awalnya Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan 6%, diskusi dengan berbagai pihak akhirnya menghasilkan angka 6,5%. Bhima mencatat bahwa:

1. Perhitungan Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
   Berdasarkan data kuartal ketiga 2024, pertumbuhan ekonomi dan inflasi seharusnya menghasilkan kenaikan sebesar 6,79%. Namun, angka yang ditetapkan lebih rendah, yang mencerminkan kompromi politik.
2. Perlindungan Sosial sebagai Tujuan Utama
   Presiden menyebut kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya yang berada di kategori rentan miskin.
3. Tantangan Regulasi
   Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kebijakan pengupahan kembali menggunakan regulasi lama, seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

Pro dan Kontra Kenaikan UMP 6,5%

Pro: Dampak Positif bagi Pekerja dan Ekonomi Lokal

Kenaikan upah minimum diharapkan dapat:

1. Meningkatkan Daya Beli
   Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja dapat membeli barang sekunder dan tersier, menyisihkan uang untuk pendidikan, atau mencicil kendaraan. Hal ini akan memutar roda ekonomi lokal.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
   Bhima mencatat bahwa kenaikan upah sebesar 8% hingga 10% bahkan dapat menambah surplus dunia usaha hingga Rp60 triliun, selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Kontra: Kekhawatiran Pengusaha

Di sisi lain, beberapa asosiasi pengusaha menyuarakan keprihatinan:

1. Kejelasan Formulasi
   Mereka mempertanyakan dasar penghitungan kenaikan 6,5%, yang dinilai tidak selaras dengan data ekonomi.
2. Potensi Penurunan Serapan Tenaga Kerja
   Ada anggapan bahwa kenaikan UMP dapat memperkecil kemampuan pengusaha untuk merekrut karyawan baru, meskipun Bhima menyebut pandangan ini sebagai mitos.

Tantangan Ekonomi Tahun 2025

1. Penurunan Kelas Menengah

Bhima mencatat tren penurunan jumlah kelas menengah, sementara kelompok “kelas menengah tanggung” (expiring middle class) semakin membesar. Kondisi ini diperburuk oleh:

• Kenaikan Harga Barang
  Dengan inflasi dan PPN yang diperkirakan naik menjadi 12%, beban hidup masyarakat akan semakin berat.
• Informalisasi Tenaga Kerja
  Sektor pekerjaan formal semakin mengecil, sementara pekerja informal terus bertambah.

2. Konsumsi Rumah Tangga yang Lesu

Konsumsi rumah tangga di kuartal ketiga 2024 hanya tumbuh 4,9%, jauh dari angka ideal 5% ke atas. Jika tidak ada kebijakan stimulasi tambahan, pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya mencapai 5% atau bahkan lebih rendah.

Solusi yang Perlu Ditempuh Pemerintah

Bhima memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan kenaikan UMP:

1. Pembatalan Kenaikan PPN
   Dengan membatalkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, daya beli masyarakat dapat lebih terjaga.
2. Stimulasi Ekonomi Melalui Upah yang Lebih Tinggi
   Kenaikan UMP sebesar 8% hingga 10% dapat menjadi katalis untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
3. Kompensasi Subsidi yang Tepat Sasaran
   Pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) harus menjangkau seluruh kelompok rentan.

Kebijakan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% adalah langkah penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab semua tantangan ekonomi yang ada. Pemerintah perlu mengambil kebijakan komplementer untuk melindungi daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang ideal.